Advokat dalam melaksanakan tugasnya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 - Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, Advokat dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi dimana tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik yang berlaku. Dimana pelaksanaanya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya harus diakui oleh setiap advokat.

Dengan demikian kode etik Advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi serta pedoman dalam menjalankan profesinya, yang selain menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan dalam menjalankan profesinya.

Seorang Advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif advokat ini dikarenakan ia membela kepentingan masyarakat atau klien. Tetapi dalam membela kepentingan tersebut, Advokat harus memiliki cara berpikir yang objektif dan mampu memberikan penilaian berdasarkan keahlian dan kode etik profesi.

Untuk itu, dalam kode etik ditentukan juga diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara, advokat juga dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Seorang advokat wajib berusaha memperoleh informasi sebaik- baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum.